Peraturan SKK Konstruksi – SKK konstruksi merupakan istilah baru pada bidang konstruksi menggantikan sertifikat sebelumnya yaitu SKT dan SKA. Untuk itulah, saat ini terdapat peraturan SKK Konstruksi terbaru yang perlu diketahui.
Sebagai sertifikat yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di bidang konstruksi, maka SKK konstruksi ini wajib Anda buat untuk kepentingan pengakuan kemampuan dan keterampilan Anda sebagai tenaga kerja.
Lantas, kira-kira apa sih SKK konstruksi dan bagaimana peraturan SKK konstruksi saat ini? Tenang saja, pada artikel ini akan membahas tuntas mengenai SKK konstruksi.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peraturan SKK konstruksi, pastinya Anda penasaran dengan apa itu SKK konstruksi? Jadi, SKK atau sertifikat kompetensi kerja ialah sertifikat yang menjadi bukti bahwa tenaga kerja konstruksi mempunyai keahlian dan kemampuan pada bidang jasa konstruksi.
SKK ini ialah sertifikat dimana diterbitkan oleh LPJK dimana diberikan bagi tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi syarat yang berlaku yakni berdasarkan keahlian, keilmuan maupun kefungsian tertentu.
Dalam hal ini, tenaga kerja konstruksi yang dimaksud meliputi beberapa jabatan yang secara umum terbagi atas tenaga ahli, tenaga analis atau teknisi, dan tenaga operator. Tenaga kerja tersebut wajib mempunyai SKK konstruksi untuk mendapatkan pengakuan kemampuan yang dimiliki.
Seseorang yang hendak melakukan pengajuan SKK konstruksi ini sebelumnya harus dinyatakan lulus ujian kompetensi sesuai dengan standar yang telah berlaku dan memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu.
Sebenarnya SKK ini merupakan istilah baru bagi sertifikat sebelumnya yakni SKA dan SKT yang ada di tahun-tahun sebelumnya terkait legalitas dalam keahlian dan kompetensi tenaga kerja di bidang konstruksi.
Baca Juga : SKK Konstruksi 2022
Setelah tahu pengertian SKK konstruksi maka akan dibahas juga mengenai peraturan SKK konstruksi juga kebijakan yang terbaru. Belum lama ini, memang terdapat kebijakan terbaru yang berhubungan dengan SKK konstruksi, khususnya perpanjangan SKK Konstruksi.
Adapun peraturan SKK Konstruksi berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 ditetapkan bahwa kepemilikan dari SKK konstruksi bagi tiap tenaga kerja di bidang konstruksi ialah harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
Paling banyak 5 SKK konstruksi dengan 3 klasifikasi yang berbeda dan klasifikasi tersebut hanya boleh paling banyak untuk 5 subklasifikasi dalam 3 klasifikasi yang berbeda.
Paling banyak yaitu 5 SKK konstruksi dengan 3 klasifikasi yang berbeda dan klasifikasi tersebut paling banyak hanya untuk 5 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi berbeda
Paling banyak 5 SKK dengan 2 klasifikasi dimana salah satu klasifikasi tersebut ialah manajemen pelaksanaan.
Adapun klasifikasi dari tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi berupa jabatan ahli, teknisi atau analisis, maupun operator ialah sebagai berikut:
Dalam hal ini tenaga kerja harus memiliki SKK Konstruksi apabila hendak menjadi Penanggung Jawab Badan Usaha (PBJU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJBTU), dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
Kontraktor atau pun konsultan juga wajib mempunyai sejumlah tenaga kerja dengan kualifikasi dan jenjang kerja yang dibuktikan dengan adanya SKK konstruksi ini. Untuk itulah penting bagi Anda untuk membuat SKK Konstruksi apabila Anda merupakan tenaga kerja di bidang konstruksi.
Untuk peraturan SKK konstruksi pada masa berlaku SKK Konstruksi yang telah dibuat ini ialah 5 tahun setelah sertifikat tersebut diterbitkan. Tenaga kerja konstruksi tentu saja harus melakukan perpanjangan dari SKK konstruksi ini sebelum masa berlaku dari SKK konstruksi berakhir.
Kebijakan terkait perpanjangan masa berlaku SKK pada bidang jasa konstruksi juga sertifikasi kompetensi kerja ini telah diatur dalam Surat Edaran no 05/SE/M/2022 yang menggantikan surat edaran sebelumnya yakni nomor 03/SE/2022.
Adapun poin dari kebijakan terbaru yang berkaitan dengan perpanjangan SKK konstruksi pada bidang konstruksi ini ialah:
Kepemilikan SKK Konstruksi ini bagi tenaga kerja di bidang konstruksi memang sangat penting. Terdapat banyak dasar hukum pembuatan SKK Konstruksi baik sesuai undang-undang maupun Peraturan Pemerintah. Berikut adalah dasar hukumnya:
Sampai sini pasti sudah paham mengenai pentingya memiliki SKK Konstruksi. Nah, bagi Anda yang hendak melakukan pengajuan SKK konstruksi maka Anda bisa melengkapi persyaratan dan ketentuan yang berlaku terlebih dahulu.
Proses pengajuan ini memakan waktu yang cukup lama dengan prosedur yang cukup ribet. Untuk itu, Anda bisa menggunakan jasa pengurusan SKK konstruksi guna mempermudah pembuatan SKK Konstruksi Anda.
Salah satu jasa pengurusan terpercaya yang bisa Anda coba ialah Pusat SKK yang bisa Anda kunjungi melalui https://pusatskk.com/ . Dengan menggunakan jasa, maka Anda dapat lebih mudah dan praktis pada pembuatan SKK.
Baiklah, sampai disini saja pembahasan mengenai peraturan SKK konstruksi. Semoga apa yang telah dipaparkan di atas bisa bermanfaat bagi Anda yang hendak mengajukan SKK konstruksi untuk kebutuhan tenaga kerja bidang konstruksi