Negara Indonesia adalah negara hukum dengan segala peraturan dan kebijakannya. Usaha konsultan melalui sebuah badan usaha di Indonesia wajib memiliki bukti legalitas tertulis. Perizinan badan usaha ini dibagi menjadi beberapa sub bidang SBU Konsultan.
Pemilik usaha sudah pasti wajib tahu mana SBU Konsultan yang sesuai dengan usahanya pada saat pembuatan SBU Konsultan. Ketidaksesuaian pengajuan sub SBU Konsultan tentu mempengaruhi lolos tidaknya perizinan tersebut.
Sehingga penting sekali bagi pemilik usaha untuk memahami bidang usaha yang sedang dipegang. Selain itu, tentu saja harus mengikuti semua persyaratan yang diberikan oleh Kementerian PUPR dengan baik.
Badan usaha konsultan di bidang konstruksi adalah badan usaha yang membantu urusan perencanaan, pengawasan, penataan ruang, dan konsultasi spesialis. Perusahaan konsultan ini membutuhkan SBU Konsultan agar bisa menjalankan usahanya dengan legal.
Setiap badan usaha konsultasi tentu memiliki fokusnya masing-masing sehingga harus mengajukan izin sesuai dengan sub bidangnya. Berikut ini adalah informasi terkait terkait 4 sub bidang SBU Konsultan yang ada di Indonesia.
Bidang arsitektural memiliki lima buah sub bidang yang masing-masing memiliki ruang lingkup tersendiri. Badan usaha konsultan yang mengurusi arsitektur bangunan tentunya akan masuk ke bidang SBU Konsultan Bidang Arsitektur.
Pengajuan usahanya bisa memilih salah satu dari sub bidang SBU Konsultan dari bidang arsitektural. Arsitektur memiliki cakupan yang luas dan tidak jarang suatu badan usaha hanya fokus ke bagian-bagian tertentu dari arsitektur itu sendiri.
Berikut ini adalah sub SBU konsultan perencanaan arsitektur yang tersedia di Indonesia.
Karya bangunan yang tinggi dan indah tidak semata-mata langsung dilakukan proses pembangunan. Langkah pertama yang harus dilalui adalah proses perencanaan konstruksi. Hal ini penting untuk mengetahui bangunan seperti apa yang ingin dibangun.
Nah, proses perencanaan tersebut menggunakan jasa dari seorang perencana rekayasa konstruksi. Mereka adalah ahli dan profesional dalam bidang jasa konstruksi yang akan membantu proses perencanaan konstruksi.
Bila badan usaha konsultan konstruksi bergerak di bidang tersebut, maka berikut ini adalah sub bidang SBU Konsultan yang dapat dipilih sesuai dengan fokusnya.
Masih dalam lingkup perencanaan, kali ini bidang adalah penataan ruang atau lingkup yang lebih besar lagi. Dalam lingkup perencanaan dan penataan ruang terdapat 4 sub bidang SBU Konsultan yang dapat dipilih.
Berikut ini adalah sub klasifikasi dari perencanaan penataan ruang dan kode SBU konsultan terbaru pada masing-masing sub bidangnya.
Pengerjaan bagian arsitektural dalam konstruksi tidak sekedar pembuatan rencana desain, melakukan koordinasi, dan kalkulasi biaya. Dalam proses pengerjaan arsitektural terdapat pula proses pengawasan yang berjalan bersamaan.
Jadi, pekerjaan arsitektural oleh arsitek dan tim terkait diawasi oleh ahli arsitektur untuk memastikan pengerjaannya sesuai dan tidak melenceng. Badan usaha konsultasi yang bergerak dalam bidang ini akan masuk ke sub bidang Pengawasan Arsitektur.
Dalam pengajuan SBU konsultan pengawasan konstruksi masuk pada subklasifikasi jasa pengawas administrasi kontrak dengan kode AR201.
Bidang ini sama-sama bergelut pada rekayasa konstruksi seperti bidang sebelumnya. Namun kedua bidang ini berbeda dan tidak bisa disamakan meski pada dasarnya proses kerjanya bersamaan.
Pada pekerjaan perencana rekayasa konstruksi ada yang berperan sebagai pengawas dari kegiatan tersebut. Tujuannya tentu saja untuk memastikan proses perencanaan konstruksi berjalan dengan baik dan ada ahli yang membantu apabila tim mengalami kesulitan.
SBU konsultan 2024 pada sub bidang ini memiliki 4 sub klasifikasi yang berbeda. Inilah keempat sub klasifikasi dari sub bidang pengawasan rekayasa konstruksi.
Yang terakhir ada sub bidang SBU Konsultan untuk bidang pengawasan tata ruang. Bagi badan usaha yang menyediakan jasa untuk mengawasi perencanaan, perancangan, dan pengembangan pemanfaatan tata ruang maka masuk ke bidang ini.
Sub klasifikasi dari bidang pengawasan tata ruang adalah jasa pengawas dan pengendali tata ruang dengan kode PR201.
Masyarakat yang baru memulai usaha seringkali kurang paham terkait sertifikasi yang harus dimiliki untuk menjalankan usaha tersebut. Setiap bidang usaha pasti memiliki regulasi tersendiri yang harus dipatuhi.
Dalam bidang konstruksi sendiri negara mengharuskan badan usaha memiliki SBU atau Sertifikat Badan Usaha sesegera mungkin. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa suatu badan usaha sangat penting memiliki SBU.
SBU yang kemudian diambil berdasarkan sub bidang SBU Konsultan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Kepemilikan atas sertifikat ini membuktikan bahwa badan usaha tersebut memiliki izin dan sah di hadapan hukum.
Salah satu cara untuk mendapatkan proyek adalah kelengkapan izin usaha dan legalitas usaha. Nah, SBU adalah syarat untuk membuat Izin Usaha Jasa Konstruksi. Bila pemilik konsultan konstruksi tak punya SBU maka tidak bisa membuat IUJK.
Kurangnya kelengkapan badan usaha konsultan konstruksi membuat sebuah badan usaha tidak bisa mengikuti lelang. Hal ini jelas merugikan badan usaha karena mengurangi kesempatan mendapatkan proyek, meningkatkan brand value, dan keuntungan.
Itulah bahasan tentang sub bidang SBU Konsultan yang wajib diketahui oleh para pemilik usaha. Bagi yang tak mau repot atau pusing bisa memilih menggunakan jasa PusatSKK untuk pengurusan SBU konsultan. Silakan kunjungi website resminya di Pusatskk.com.
Syarat utama yang harus dipenuhi adalah:
SBU adalah sertifikat yang menunjukkan legalitas dan izin usaha perusahaan di bidang konstruksi, sedangkan SKK adalah sertifikat yang membuktikan kompetensi tenaga kerja di dalam perusahaan konstruksi.
Ya, dalam proses pembuatan SBU akan dilakukan audit terhadap berkas keuangan perusahaan, seperti neraca keuangan, untuk memastikan tidak ada kecurangan.
Surat pernyataan digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan telah memenuhi berbagai ketentuan, termasuk kepatuhan terhadap standar ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti-Suap) dan pernyataan terkait tenaga kerja.
Untuk mengurus pembuatan SBU Konsultan Konstruksi, perusahaan harus mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kemudian mengajukannya melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau lembaga berwenang lainnya.
Dengan memiliki SBU, perusahaan konsultan konstruksi dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal, mendapatkan proyek pemerintah, dan meningkatkan kredibilitas serta kepercayaan di mata klien.
Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan SBU bervariasi tergantung kelengkapan berkas dan proses verifikasi. Namun, umumnya memakan waktu beberapa minggu hingga satu bulan.
Ya, SBU memiliki masa berlaku dan harus diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi peraturan yang berlaku di sektor konstruksi.
Jasa Sertifikasi Konstruksi.
Jl. Kubang Raya, Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau 28293
