Syarat pendirian PT menjadi modal penting bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya. Dengan syarat yang terpenuhi, badan usaha miliknya dapat terlindungi secara hukum. Kesempatan untuk memperluas bisnis juga terbuka lebih lebar.
Berbeda dengan syarat pendiri firma, syarat untuk mendirikan PT jauh lebih kompleks. Badan usaha berbentuk PT mewajibkan pelaku usaha untuk memenuhi sejumlah persyaratan. Mulai dari akta pendirian hingga jumlah modal tertentu.
Syarat Pendirian PT secara Umum
Lantas, apa saja sebenarnya syarat pendirian PT yang berlaku di Indonesia? Pelaku usaha yang sedang mencari jawaban dari pertanyaan tersebut bisa membacanya di bawah ini. Untuk memudahkan prosesnya, pelaku usaha sebaiknya memilih dampingan jasa pembuatan PT.
1. Dokumen Administratif
Syarat dokumen pendirian PT terdiri dari beberapa dokumen penting. Perlu menjadi catatan, tidak dokumen syarat pendirian PT Perorangan memiliki perbedaan dengan dokumen syarat pendirian PT PMA. Pelaku usaha perlu memahami aturannya agar tidak keliru.
Pada dasarnya, proses pendirian PT membutuhkan beberapa dokumen di bawah ini. Jika salah satu dokumen tidak terpenuhi, maka proses pendirian PT akan terhambat dan berjalan lebih lama.
- KTP milik pendiri.
- NPWP milik pendiri.
- Pas foto dengan ukuran 3×4 cm.
- Sertifikat domisili yang menerangkan alamat tempat usaha.
2. Nama Perusahaan
Pemilihan nama perusahaan juga menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pendirian sebuah PT. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, nama perusahaan harus memiliki keunikan, tidak sama dengan nama perusahaan lain, dan mengikuti norma.
Nama milik perusahaan sebaiknya mencerminkan identitas dan citra usaha yang akan dibangun. Sementara menurut ketentuan Kemenkumham, nama PT minimal terdiri dari tiga kata agar lolos pengesahan.
Pelaku usaha perlu memeriksa terlebih dahulu apakah nama perusahaan yang diinginkan belum terpakai atau tidak. Proses pengecekan nama perusahaan dapat memanfaatkan layanan daring dari Kemenkumham.
3. Modal Dasar dan Modal Disetor
Modal pendirian PT terdiri dari 2 jenis modal yang memiliki perbedaan signifikan. Pertama, modal dasar berarti keseluruhan nominal saham yang dapat diterbitkan oleh perusahaan. Kedua, modal disetor yang menjadi bagian dari modal dasar (benar-benar dibayarkan).
Keduanya wajib tercantum dalam akta pendirian perusahaan sebagai bukti kemampuan finansial. Modal dasar ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Meski begitu, besaran modal dasar juga perlu memperhatikan kebutuhan usaha.
Setidaknya, 25% dari modal dasar harus disetorkan ke rekening perusahaan sebagai bukti komitmen pendirian. Berdasarkan UU Cipta Kerja, jumlah minimal modal dasar PT ada di angka Rp50.000.000.
4. Daftar Pemegang Saham
Syarat pendirian PT mewajibkan pendiri usaha untuk membuat daftar yang berisi nama-nama pemilik saham beserta jumlah kepemilikannya. Keberadaan daftar ini menunjukkan struktur kepemilikan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Dalam aturan PT, pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu sesuai dengan jumlah kepemilikan saham. Oleh sebab itu, pencatatan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikannya perlu dilakukan secara akurat.
5. Akta Pendirian Perusahaan
Pendirian dan pendaftaran PT memiliki satu syarat utama yang tidak boleh tertinggal begitu saja. Dokumen legal ini bernama akta pendirian PT. Proses penyusunannya melibatkan kehadiran notaris.
Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, akta pendirian menjadi bukti yang sah dalam memperoleh pengesahan dari pemerintah. Tanpa adanya akta ini, perusahaan belum memperoleh pengakuan resmi dari negara.
Proses pembuatan akta harus dilakukan di hadapan notaris yang terdaftar. Tujuannya agar dokumen akta pendirian memiliki kekuatan hukum yang sah. Setelah akta pendirian selesai, notaris akan mengajukan pengesahannya.
6. Pengesahan dari Kemenkumham
Syarat pendirian badan usaha PT juga mencakup pengesahan dari Kemenkumham. Jika semua syarat terpenuhi, keputusan pengesahan akan terbit dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri.
Proses pengesahannya umumnya memakan beberapa hari kerja. Lama atau tidaknya pengesahan bergantung pula dengan kelengkapan dokumen dan validasi data yang masuk ke proses pengajuan.
Perusahaan yang belum memiliki legalitas tidak bisa melakukan transaksi bensin atas nama badan hukum. Artinya, perusahaan belum terdaftar secara resmi sebagai badan hukum sehingga legalitasnya belum mendapat pengakuan.
Baca Juga : Jasa Pembuatan PT Murah
7. NPWP
Identitas pajak ini ternyata masuk ke dalam salah satu syarat pendirian sebuah PT. Kegunaannya untuk mengatur kewajiban perpajakan perusahaan. Mencakup pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Proses pembuatan NPWP milik PT dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili perusahaan. Dengan mengantongi NPWP, perusahaan tercatat patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.
Syarat pendirian PT terbaru terdiri dari sejumlah dokumen-dokumen legal yang krusial. Jika tidak memenuhi satu persyaratan saja, proses pendirian sebuah PT berpotensi gagal dan memakan waktu lebih lama.
8. Izin Usaha dan Izin Operasional Perusahaan
Setelah mendapatkan pengesahan dan NPWP, langkah terakhir yang tertuang dalam syarat pendirian PT menurut UU adalah mengurus izin usaha dan izin operasional. Kedua izin ini menjadi syarat yang penting dalam pendirian PT.
Izin usaha berfungsi sebagai legalitas perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis sesuai bidang yang terdaftar. Sementara, izin operasional diperlukan untuk sektor-sektor tertentu yang memerlukan pengawasan. Misalnya sektor konstruksi, makanan, dan perdagangan.
Tanpa adanya izin tersebut, kegiatan usaha dianggap ilegal sehingga berpotensi mendapat sanksi administratif di kemudian hari. Hal ini tentu merugikan pelaku usaha yang sedang mengembangkan bisnisnya.
Penutup
Syarat pendirian PT terdiri dari beberapa dokumen penting yang membutuhkan proses pengesahan. Pengajuannya membutuhkan penanganan dari pihak yang sudah berpengalaman. Untuk itu, perusahaan yang ingin mendirikan PT bisa menghubungi kami segera.
